Senat Amerika Serikat menolak rancangan undang-undang yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melancarkan aksi militer terhadap Iran. Dalam pemungutan suara yang berlangsung sengit, 53 senator menolak sementara 47 mendukung rancangan tersebut.
Hasil ini mencerminkan polarisasi tajam di tubuh lembaga legislatif Amerika terkait kebijakan luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah yang kerap memicu kontroversi panjang. Rancangan undang-undang ini diajukan sejumlah senator dari Partai Demokrat yang menganggap kebijakan militer Trump berpotensi membawa AS terlibat konflik terbuka tanpa batas waktu.
Mereka menilai, menurut konstitusi, hak untuk menyatakan perang ada di tangan Kongres, bukan hanya eksekutif. Namun Partai Republik menilai langkah tersebut melemahkan kewenangan presiden untuk bertindak cepat menghadapi ancaman dan menjaga keamanan nasional Amerika Serikat.
Ketegangan AS-Iran semakin memburuk sejak pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani oleh pasukan AS di Baghdad. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Irak.
Sejak itu, sejumlah anggota Kongres memperingatkan bahwa tanpa pembatasan, Trump bisa saja meningkatkan agresi militer tanpa pertanggungjawaban, memperbesar risiko perang skala penuh di Timur Tengah yang bisa merenggut banyak nyawa. Penolakan Senat menjadi pukulan bagi upaya Demokrat untuk mengembalikan kendali kongres atas keputusan perang.
Banyak pihak menilai langkah ini mencerminkan konflik kepentingan politik yang semakin memanas menjelang pemilu presiden. Trump sendiri berkali-kali menyebut kebijakan keras terhadap Iran sebagai bentuk perlindungan rakyat Amerika, sementara pengkritiknya menilai tindakan tersebut hanya menciptakan instabilitas baru dan membahayakan tentara AS di luar negeri.
Kelompok pemerhati hak asasi manusia dan organisasi perdamaian mengkritik keputusan Senat ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan militer tanpa pengawasan legislatif membuka ruang bagi pelanggaran hukum perang, dan bahwa jalur diplomasi harus diutamakan.
Mereka juga mengingatkan rakyat sipil di Timur Tengah akan terus menjadi korban utama ketegangan dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Banyak pengamat melihat hasil pemungutan suara ini mencerminkan dinamika internal politik AS yang terpolarisasi tajam.
Perdebatan soal batas kewenangan presiden dalam melancarkan aksi militer diprediksi terus menjadi isu hangat, apalagi di tengah ketegangan geopolitik global dan konflik berkepanjangan di berbagai kawasan. Untuk saat ini, Presiden Trump masih memiliki ruang manuver cukup luas untuk mengambil kebijakan militer di Iran.
Namun tekanan publik dan kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pertanyaan soal batas kekuasaan eksekutif akan tetap menjadi perdebatan utama di Kongres dan ruang publik AS ke depannya.
